10 Mal Pelayanan Publik Siap Diresmikan hingga Akhir Oktober 2022

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas siap menuntaskan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia.

Setidaknya ada 10 MPP yang rencananya akan diresmikan hingga akhir Oktober 2022.

Tak hanya tempat terintegrasi dengan banyak layanan, Azwar Anas menilai MPP juga akan dikembangkan agar bisa beradaptasi dengan iklim digital.

“Saya dan jajaran Kementerian PANRB siap mengawal penuntasan pembangunan Mal Pelayanan Publik se-Indonesia sesuai amanat Pak Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya akan kita kembangkan juga MPP ini menjadi MPP digital,” ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Kementerian PANRB terus mendorong agar kemudahan MPP dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Hingga pertengahan September 2022, telah berdiri 67 MPP di berbagai kabupaten dan kota.

Dengan adanya MPP, masyarakat bisa menyelesaikan banyak urusan atau perizinan dalam satu tempat. Warga tidak lagi pindah dari kantor ke kantor untuk mengurus berbagai layanan. MPP menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi, khususnya dalam area pelayanan publik.

Menurut Azwar Anas, MPP bisa mengubah wajah birokrasi yang usang menjadi birokrasi yang lebih modern dan tak berbelit. Hal ini didukung dengan proses yang mudah dan alur birokrasi yang ringkas karena terpusat dan terkoordinasi dalam satu sistem yang sama.

Beberapa daerah bahkan membangun MPP dengan fasilitas drive thru untuk mempercepat pelayanan kepada warga.

“Kami siap membersamai daerah dalam berinovasi dalam mempercepat hadirnya MPP. Gedung tidak harus megah. Bisa gunakan aset-aset pemda yang idle, yang penting fungsinya bisa melayani secara terintegrasi,” kata Azwar Anas.

Polri dan imigrasi juga akan membuka loket di Mal Pelayanan Publik sehingga warga bisa membuat SKCK hingga mengurus sertifikat tanah.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan, ada 10 MPP yang rencananya akan diresmikan hingga akhir Oktober 2022.

“Dalam waktu dekat rencananya ada MPP Kota Sawahlunto dan MPP Kabupaten Purworejo yang akan segera diresmikan,” ungkapnya.

Delapan MPP lain yang rencananya akan diresmikan adalah MPP Kabupaten Belu, MPP Kota Yogyakarta, MPP Kota Tasikmalaya, MPP Kabupaten Kuningan, MPP Kabupaten Purbalingga, MPP Kota Kendari, MPP Kabupaten Barito Kuala, dan MPP Kabupaten Sumenep.

Sebagai program prioritas, diharapkan MPP dapat berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada 2024.

Dalam upaya percepatan penyelenggaraan MPP, pada Juni 2022 juga telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP oleh 17 pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik. Nota kesepahaman menjadi dasar komitmen bagi pihak yang terlibat untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP.

“Adanya nota kesepahaman juga menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik,” tandas Diah.

Pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. Adanya MPP di Kota Paris Van Java ini akan menjadi yang kedelapan di Provinsi Jawa Barat.

Rencananya, MPP ini akan diresmikan oleh Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD, bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada Selasa, 23 Agustus 2022.

Melalui MPP ini, masyarakat Kota Bandung akan memperoleh layanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, serta terjangkau,” ujar Deputi Diah, Selasa (23/8/2022).

MPP Kota Bandung ini juga merupakan MPP yang ke-64 di Indonesia. Berlokasi di Jl Cianjur Nomor 34, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, MPP ini memiliki bangunan dua lantai dengan luas 1.913,4 m².

Pusat pelayanan publik tersebut memiliki 97 layanan dari 28 instansi baik instansi internal maupun eksternal. Masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya kini dapat berkunjung ke MPP ini setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 09.00-15.00 WIB.

Adapun MPP Kota Bandung telah diuji coba sejak Januari 2022 dan sudah beroperasi penuh sejak Juli 2022.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.