KPU Mabar Sosialisasi PKPU 6 dan PKPU 7 Tahun 2022

Labuan Bajo, Kominfo Mabar – Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Manggarai Barat melakukan Sosialisasi PKPU 6 dan PKPU 7 Tahun 2022.

Sosialisasi 2 PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) ini melibatkan multistakeholder lingkup KPU Manggarai Barat (Mabar), Selasa (08/11) di hotel Jayakarta Labuan Bajo.

Saat membuka sosialisasi yang diikuti oleh 61 peserta, Plh. Ketua KPU Mabar, Ponsianus Mato, SH menjelaskan tujuan sosialisasi PKPU 6 dan 7 tahun 2022 adalah agar Partai Politik dan Multistakeholder memiliki pemahaman yang sama terhadap PKPU 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum

Kemudian memiliki pemahaman yang sama terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Ponsianus menjelaskan saat ini KPU Mabar sedang menuju tahapan “Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum” yang diatur dalam PKPU 6 tahun 2022, yang dimulai dari saat ini sampai pada tanggal 9 februari 2023.

“Isu penataan dapil yang selalu menghiasi ruang diskusi publik di Mabar saat ini, karena selalu indetik ‘Pemekaran Dapil’. Padahal sebenarnya secara normatif dengan Frasa dalam regulasi dengan penyebutan ‘Penataan Dapil bukan Pemekaran dapil’ bahkan frasa Penggabungan Daerah Pemilihan selalu luput dari perhatian dan diskusi,” ujar Ponsianus

Menurutnya proses ini begitu panjang kurang lebih 3 bulan berjalan, dengan berapa tahapan kegiatan antara lain penyusunan rancangan penataan Dapil, pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, penetapan Dapil dan Alokasi Kursi dan sosialisasi Dapil.

“Karena proses dan tahapan ini penting kami sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten sangat mengharapkan partisipasi multi stekholder untuk memberikan masukan dalam uji publik rancangan penataan dapil nantinya yang dijadwalkan pada 7 s/d 16 Desember 2022,” jelasnya

Pada saat ini juga lanjut Ponsianus KPU Mabar melakukan sosialisasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

“Poin penting dari proses ini adalah pendataan pemilih di dalam negeri,” kata Ponsianus.

Sebagaimana diketahui bahwa Daftar Pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh kpu kabupaten/ kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Menurutnya hasil pemutahiran nantinya menjadi pemilih yang berhak memilih dalam pemilu tahun 2024.

“Tentu KPU Mabar sangat mengharapkan dukungan dari kita semua agar data pemilih pada pemilu 2024 benar-benar komprehensif, akurat, mutakhir dan akuntabel, serta mengedapankan prinsip perlindungan data pribadi yaitu perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya,” imbuhnya.

Untuk diketahui dalam Sosialisasi ini pemaparan materi PKPU 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 disampaikan oleh Komisioner KPU Mabar, Muhamad Ilham (Divisi Teknis Penyelenggaran).

Sedangkan Komisioner KPU lainnya Heribertus Panis, ST, menyampaikan materi PKPU 7 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Pemaparan kedua materi tersebut dipandu oleh Anggota KPU Manggarai Barat Krispianus Bheda, SS.

Hadir pada sosialisasi tersebut Asisten III Setda Mabar Ismail Surdi, Wakil Ketua DPRD Mabar Marcel Jeramun, Polres Mabar, Kejari Mabar, Badan Kesbangpol, Dinas Capilduk, Dinas Kominfo, Koramil 1612 Komodo, 22 Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Kantor RRI Labuan Bajo, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Internal KPU.

(Syarif ab – Tim IKP Kominfo Mabar)