Perbedaan Pemilu dan Pilkada Pengertian dan Sistem Pelaksanaannya

Berikut adalah artikel tentang Perbedaan Pemilu dan Pilkada Pengertian dan Sistem Pelaksanaannya yang telah tayang di sildenafiltg.com terimakasih telah menyimak.

Jakarta –

Apa saja perbedaan Pemilu dan Pilkada? Keduanya sama-sama kegiatan pemilihan wakil rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bedanya, Pemilu berada di tingkatan nasional, sedangkan Pilkada berada di tingkat daerah.

Lalu, bagaimana dengan arti singkatan Pemilu dan Pilkada? Bagaimana dengan sistem pelaksanaannya? Berikut penjelasannya.

Arti Singkatan Pemilu

Perbedaan Pemilu dan Pilkada yang pertama terletak pada singkatannya. Pemilu adalah kepanjangan dari Pemilihan Umum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu diselenggarakan oleh tiga lembaga, yaitu:

• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Salah satu perbedaan Pemilu dan Pilkada adalah tingkatannya. Pemilu berada di tingkatan nasional, sedangkan Pilkada berada di tingkat daerah. (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Sistem Pelaksanaan Pemilu

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan lima asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disingkat Luber Jurdil. Berikut penjelasannya.

1. Langsung
   Pemilih harus memberikan suara di Pemilu secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun.
   
2. Umum
   Setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
   
3. Bebas
   Rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun.
   
   
   
4. Rahasia
   Suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu oleh pihak manapun.
   
   
   
5. Jujur
   Setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur.
   
   
   
6. Adil
   Setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.