Berikut adalah artikel tentang Belum Separuh Anggaran KPU Cair Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal yang telah tayang di sildenafiltg.com terimakasih telah menyimak.
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka-bukaan soal kondisi keuangan dalam persiapan Pemilu 2024 pada tahun ini.
Hingga sekarang, pemerintah belum mencairkan 54,13 persen usulan anggaran 2022 untuk KPU yang sebetulnya sudah disepakati dengan DPR dan dibahas dengan Kementerian Keuangan.
“KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,06 triliun. Dalam DIPA (daftar isian prioritas anggaran) KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2,4 triliun, sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam jumpa pers, Jumat (29/7/2022).
“Hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan KPU, pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1,2 triliun,” lanjutnya.
Menurut Hasyim, secara total KPU baru menerima Rp 3,69 triliun untuk tahun 2022 atau baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan.
Masih ada sekitar Rp 4,36 triliun yang belum cair.
Padahal, KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung tahun ini.
Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: Sisa Kebutuhan Anggaran KPU Tahun 2022 Tak Kunjung Cair
Kedua, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ketiga, tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Keempat, pencalonan anggota DPD.
“Selain tahapan tersebut, pada tahun 2022 dilaksanakan persiapan tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Pada tahun 2022, KPU juga melaksanakan sosialisasi, seleksi badan ad hoc, dan pengembangan teknologi informasi,” jelas Hasyim.
Rincian anggaran yang dicairkan pemerintah
Tahapan pemilu
1. Perencanaan program dan regulasi
Kebutuhan: Rp 958,3 miliar
Realisasi: Rp 629,8 miliar (65,72 persen)
Kekurangan: Rp 328,4 miliar
2. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu
Kebutuhan: Rp 882 miliar
Realisasi: Rp 686,3 miliar (77,81 persen)
Kekurangan: Rp 195,7 miliar
3. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
Kebutuhan: Rp 251 miliar
Realisasi: Rp 164,3 miliar (65,47 persen)
Kekurangan: Rp 86,6 miliar
4. Pencalonan anggota DPD
Kebutuhan: Rp 130,9 miliar
Realisasi: Rp 98,7 miliar (75,47 persen)
Kekurangan: Rp 32,1 miliar
5. Persiapan tahapan kampanye pemilu
Kebutuhan: Rp 1,5 miliar
Realisasi: – (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 1,5 miliar
6. Persiapan pemungutan dan penghitungan suara
Kebutuhan: Rp 15,9 miliar
Realisasi: – (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 15,9 miliar
7. Persiapan penetapan hasil pemilu
Kebutuhan: Rp 5,6 miliar
Realisasi: – (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 5,6 miliar
Dukungan tahapan pemilu
1. Gaji
Kebutuhan: Rp 1,79 triliun
Realisasi: Rp 1,42 triliun (79,61 persen)
Kekurangan: Rp 365,1 miliar
2. Sarana/prasarana/operasional perkantoran/IT dll.
Kebutuhan: Rp 4,02
Realisasi: Rp 562,3 miliar (17,21 persen)
Kekurangan: Rp 3,33 triliun
Kementerian Keuangan sebelumnya menjanjikan anggaran yang diperlukan KPU untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di setiap tahun bakal disiapkan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menanggapi sisa anggaran Rp 5,6 triliun untuk KPU pada tahun ini yang tak kunjung cair.
“Kebutuhan setiap tahap akan siap pada waktunya,” ujar Isa kepada Kompas.com pada Kamis (21/7/2022).
Baca juga: Kemenkeu: Sisa Anggaran Rp 5,6 Triliun untuk KPU Tahun 2022 Sedang Diteliti
Namun demikian, Isa tak menjelaskan dengan gamblang kapan anggaran tersebut bakal dicairkan oleh kementerian, termasuk bagaimana mekanisme pencairannya.
” Anggaran untuk tahapan pemilu kami prioritaskan,” ungkap Isa.
Persiapan tak optimal
KPU mengaku bahwa karena keadaan ini, pihaknya perlu membuat skala prioritas. Kebutuhan KPU tahun ini yang telah dijadwalkan, mau tak mau harus tercukupi dengan anggaran yang sudah direalisasikan pemerintah saat ini.
Baca juga: Anggaran 2022 Macet di Kemenkeu, KPU: Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal
Hasyim menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena macetnya pencairan dana ini.
“Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen,” ujar Hasyim memberi contoh.
“KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi,” jelas Hasyim.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Peroleh update kabar alternatif dan breaking news tiap hari dari kami. Mari bergabung di Grup sildenafiltg.com News Update, caranya klik tautan sildenafiltg.com, kemudian join. Anda wajib install aplikasi sildenafiltg.com khususnya dahulu di hand phone. Bila ada yang mau di sampaikan baik keluhan atau kritikan silahkan hubungin email korensponden kami [email protected], Terimakasih.